Sadranews— Empat mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra mengikuti Simposium Kepemimpinan Mahasiswa PTKIS Nasional yang digelar Forum Silaturahmi Mahasiswa (FORSEMA) PTKIS Wilayah DKI Jakarta dan Banten di Pusdiklat Kementerian Agama RI, Rabu (21/10/2026). Mengusung tema “Semangat Kepemudaan Mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045”, kegiatan ini membahas penguatan karakter, strategi kepemimpinan, kesadaran politik, dan peran mahasiswa dalam menjaga demokrasi.
Delegasi STAI Sadra terdiri atas Aspawan, Lutfi Rumfot, Al Yatul Ma’wa, dan Latifatul Adawiyah Alkhon. Mereka bergabung dengan perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk membahas tantangan kepemimpinan dan kontribusi generasi muda dalam pembangunan bangsa.
Simposium yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut menghadirkan empat narasumber dengan latar belakang kepemimpinan, hubungan internasional, sosiologi politik, dan pengawasan pemilu. Melalui pemaparan materi serta diskusi, peserta diajak memahami bahwa kepemimpinan mahasiswa tidak cukup bertumpu pada idealisme, tetapi juga membutuhkan integritas, pengetahuan, dan kemampuan merumuskan solusi atas persoalan masyarakat.
Pangeran Mangkubumi, S.H., CMLC, Founder Generasi Emas Institute, membuka pembahasan dengan menekankan pentingnya pengembangan kapasitas intelektual dan karakter mahasiswa. Ia mengajak mahasiswa menempatkan diri sebagai musafir intelektual yang terus belajar serta membekali diri dengan ilmu pengetahuan, integritas, etika, dan spiritualitas.
“Cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki semangat perubahan, tetapi juga mampu memahami persoalan secara kritis dan mendalam. Gerakan mahasiswa karena itu perlu ditopang oleh penguasaan ilmu, kematangan berpikir, serta gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tantangan kepemimpinan di tengah perubahan zaman menjadi pokok bahasan berikutnya. Khairi Fuady, M.Hub. Int., Co-Founder Indonesia South-South Forum (ISSF), menyoroti perlunya aktivis mahasiswa beradaptasi dengan situasi yang semakin dinamis dan tidak menentu.
“Gerakan mahasiswa, menurut materi yang dipaparkan, perlu mengembangkan pendekatan yang lebih substantif dan teknokratik tanpa kehilangan sikap kritis. Mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan protes, tetapi juga perlu memahami akar persoalan, mengelola konflik, dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan,” ungkapnya.
Bagi delegasi STAI Sadra, pembahasan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal jabatan atau posisi dalam organisasi. Kepemimpinan juga tercermin dalam kemampuan mengendalikan diri, menjaga integritas, dan menjalankan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan pandangan tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memikul amanah dalam kehidupannya.
Simposium juga membahas pentingnya kesadaran politik mahasiswa melalui pemaparan Dr. Hj. Luluk Nur Hamidah, sosiolog sekaligus politisi. Ia menyoroti politik sebagai instrumen untuk memperjuangkan kemaslahatan publik, bukan semata-mata arena perebutan kekuasaan.
“Politik memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, mahasiswa perlu memahami proses politik, mengkritisi kebijakan publik, serta mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan,” tandasnya.
Pembahasan ini menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam mengawal jalannya demokrasi. Idealisme pergerakan perlu disertai pemahaman tentang lembaga, proses pengambilan keputusan, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan publik.
Perspektif tersebut juga mempertegas bahwa keterlibatan mahasiswa dalam politik tidak harus diwujudkan melalui perebutan jabatan. Pemahaman terhadap persoalan publik, keberanian menyampaikan kritik berbasis argumentasi, dan partisipasi dalam mengawasi kebijakan merupakan bagian dari kontribusi mahasiswa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Aspek demokrasi dibahas lebih lanjut oleh Ahmad Fahlevi, S.Pd., Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Selatan. Dalam sesi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai regulasi pemilu dan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku.
Materi tersebut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. “Pengawasan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa sebagai kelompok terdidik,” tegasnya.
Keterlibatan itu dapat diwujudkan dengan memahami aturan pemilu, mengenali mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, serta menyampaikan temuan melalui jalur yang tepat. Dengan bekal tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol secara kritis sekaligus bertanggung jawab.
“Pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme demokrasi juga relevan bagi kehidupan organisasi kampus. Sikap kritis perlu disertai pengetahuan, ketelitian, dan penghormatan terhadap prosedur agar perbedaan pendapat dapat dikelola secara sehat,” imbuhnya.
Keikutsertaan delegasi STAI Sadra dalam simposium ini memperluas perspektif mahasiswa mengenai kepemimpinan dan arah gerakan kemahasiswaan. Berbagai materi yang disampaikan menunjukkan bahwa tantangan generasi muda menuntut perpaduan antara karakter yang kuat, kemampuan analitis, dan kesadaran politik.
“Ketiga aspek tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk mengambil peran di tengah masyarakat. Integritas menjadi landasan dalam menjalankan tanggung jawab, kemampuan teknokratik membantu merumuskan solusi, sedangkan pemahaman politik membuka ruang bagi partisipasi yang lebih terarah dalam kehidupan demokrasi,” kata Al Yatul Ma’wa.
Menurutnya, simposium ini menjadi kesempatan untuk memperkaya wawasan sekaligus membawa gagasan baru ke lingkungan kampus, khususnya dalam pengembangan organisasi dan kepemimpinan mahasiswa.
Ia menambahkan, menuju Indonesia Emas 2045, generasi muda dihadapkan pada tanggung jawab untuk terus belajar, memahami persoalan bangsa, dan berpartisipasi dalam mendorong perubahan. Kepemimpinan mahasiswa pada akhirnya tidak hanya diukur dari posisi yang ditempati, tetapi juga dari integritas, kualitas gagasan, dan tanggung jawab yang diwujudkan melalui tindakan nyata.
Mahasiswa juga dituntut untuk mengembangkan gerakan yang tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. “Demonstrasi tetap menjadi salah satu saluran kritik, tetapi gerakan mahasiswa perlu dilengkapi kajian, argumentasi, dan tawaran solusi yang menjawab persoalan nyata,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama narasumber, panitia, dan delegasi PTKIS.