Jakarta 28/02/2014. Dosen tamu STFI Sadra Ayatullah Muhammad Abdul Khudoi berkesempatatan memberikan materi dalam seminar internasional yang bertajuk “Politik Islam, Refleksi & Kritik dalam Konteks Demokrasi di Indonesia” yang diselenggarkan oleh Fakuiltas Ilmu Budaya Jurusan Studi Filsafat Universitas Indonesia (UI) Depok, Jum’at, 28 Februari 2014.
“Kita ingin menghadirkan pemikiran Politik Islam yang benar kepada teman-teman sefakultas, itu ide awalnya. Seminar ini tdk mengundang fakultas lain, sosialisasinyapun hanya melalui twitter,” kata Aldi salah satu panitia seminar tersebut.
Pembicara pertama, Dr. Muhammad Hadi Abd Khodei (mantan Dubes Iran untuk Vatikan Roma) dalam paparannya mengatakan sebelum membedah filsafat Politik Islam maka terlebih dahulu perlu dijelaskan filsafat Politik Umum secara definitif.
Filsafat Umum adalah upaya mengelola sebuah masyarakat mulai dari lingkup terkecil sampai kepada lingkup negara secara proporsional dan rasional.
“Jika dikaitkan dengan Islam maka hanya perlu memasukkan nilai-nilai Islam yang menjadikan keadilan, kemanusiaan dan menjungjung HAM dalam berpolitik,” Ujarnya dalam bahas Arab yang diterjemahkan.
Pada tahapan selanjutnya Politik Islam dibagi menjadi teoritis dan praktis. Di wilayah terotis dibuat konsep umum dan dan konsep khusus yang digali dari pemahaman utuh tentang alam semesta (world View).
Lebih Lanjut Dr. Muhammad Hadi Abd Khodei, mengatakan tidak benar, jika ada yang menganggap Islam hanya berupa pesan-pesan moral belaka. Islam menyangkut semua urusan individual dan komunal plus spiritual.
“Ketika negara melarang umat beragama menjalankan perintah agamanya, misalnya negara melarang muslimah berhijab, maka di sinilah umat islam sebagai makhluk sosial meniscayakan berpolitik,” paparnya di hadapan sekitar 100 hadirin.
Ia mengatakan semasa kehidupan Rasulullah saw, beliau sebagai pribadi menjadi hamba yang taat, di tengah keluarga berperan sebagai ayah yang pengasih dan sebagai pemimpin umat beliau mengatur urusan negara, memberikan otoritas kepada birokrat, bahkan hingga mengatur siasat berperang.
Ia enggan menjelaskan apakah harus ada formalisasi Islam dalam negara ataukah tidak. Menurutnya pilihan formalisasi Islam dalam negara ataukah tidak tergantung konstruksi sosial suatu bangsa, mengingat setiap bangsa memiliki konstruksi sosialnya masing-masing.
Lebih jauh ia juga enggan merinci sistem pemerintahan islam dan mekanisme pemilihan pemimpin dalam pemerintahan islam. Ia beralasan hanya menyampaikan gagasan universalnya saja.
Senada dengan Dr. Muhammad Hadi Abd Khodei, pembicara kedua Dr. Muhammad Lutfi mengatakan keberadaan agama dalam negara cukup nilai-nilai agama tersebut seperti nilai keadilan dan kesetaraan. Pengejawantahan Islam terlibat langsung dalam kehidupan pada wilayah privat. Jika Islam diimplementasikan dalam negara maka pesan nilai universal itulah yang diambil.